Tandaseru Upaya memperkuat pengelolaan perikanan berkelanjutan di wilayah pesisir Kabupaten Pulau Morotai, , terus digencarkan. Selama satu minggu penuh, Tim PUKAT melaksanakan baseline Survey sebagai bagian dari proses management unit selection di Kecamatan Morotai Selatan Barat, yang mencakup tujuh desa, yakni Desa Waringin, Tiley Pantai, Usbar Pantai, Raja, Wayabula, Cio Malaleo, dan Tutuhu. Kegiatan ini merupakan bagian dari wilayah Kawasan Konservasi Daerah (KKD) Pulau Rao dan Tanjung Dehegila, yang memiliki nilai ekologis tinggi sekaligus menjadi ruang hidup utama masyarakat .

Baseline Survey tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Tim Dr. Ir. Muhammad Assagaf, MSi, dan dilaksanakan melalui kerja sama kolaboratif antara PUKAT dan organisasi konservasi internasional Blue Ventures. Kerja sama ini menegaskan pentingnya sinergi antara lembaga riset lokal dan mitra global dalam menjawab tantangan pengelolaan perikanan skala kecil, terutama pada wilayah-wilayah pesisir yang menjadi tumpuan ekonomi masyarakat sekaligus memiliki nilai konservasi strategis.

Dalam pelaksanaannya, survei dilakukan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi sosial-ekonomi masyarakat nelayan, pola aktivitas perikanan tangkap, kapasitas kelembagaan lokal, hingga potensi ancaman terhadap ekosistem yang dilindungi dalam KKD. Survei ini sekaligus menjadi dasar awal dalam menyusun perencanaan pengelolaan yang lebih terarah, termasuk penentuan unit pengelolaan yang tepat untuk strategi konservasi berbasis masyarakat di wilayah Rao–Dehegila.

Morotai Selatan Barat: Sentra Perikanan Tangkap dengan Potensi Tinggi

Kecamatan Morotai Selatan Barat dikenal sebagai salah satu wilayah pesisir dengan basis perikanan tangkap yang kuat di Kabupaten Pulau Morotai. Secara administratif, kecamatan ini berpusat di Desa Wayabula, memiliki luas wilayah sekitar 557,12 km² dan terdiri atas 15 desa. Kondisi geografis wilayahnya didominasi kombinasi dataran rendah dan lereng curam, sehingga aktivitas ekonomi masyarakat lebih terkonsentrasi pada kawasan pesisir dan laut.

Dalam aspek perikanan, Morotai Selatan Barat tercatat sebagai salah satu kecamatan dengan aktivitas tangkap paling menonjol. Wilayah ini memiliki 759 rumah tangga perikanan (RTP) tangkap, didukung oleh 446 nelayan tetap dan 313 nelayan tidak tetap, menjadikannya kontributor besar pada sektor  di tingkat kabupaten. Armada penangkapan umumnya berskala kecil hingga menengah, dengan dominasi  tanpa motor dan motor ukuran kecil.

Komoditas unggulan hasil tangkapan juga cukup beragam, mulai dari pelagis besar hingga ikan karang bernilai ekonomi. Data produksi menunjukkan dominasi ikan julung-julung mencapai 1.560 ton, diikuti jenis lain seperti cakalang dan layang dalam jumlah signifikan. Kondisi ini memperlihatkan tingginya ketergantungan ekonomi masyarakat terhadap perikanan tangkap, serta pentingnya memastikan sumber daya ikan tetap tersedia secara berkelanjutan.

Yang menarik, wilayah perairan sekitar pulau-pulau kecil menjadi titik penting operasi penangkapan nelayan. Salah satu lokasi yang disebut sebagai daerah penangkapan strategis adalah Pulau Rao, bersama pulau lain seperti Koloray dan Galo-Galo, dengan jarak operasi berkisar 0,5 hingga 60 mil dari fishing base. Hal ini menunjukkan keterkaitan yang erat antara aktivitas ekonomi nelayan dengan ruang ekologis yang dilindungi dalam KKD.

Baseline Survey: Mengukur Kondisi Lapangan untuk Perencanaan Unit Pengelolaan

Ketua Tim Baseline Survey, Dr. Ir. Muhammad Assagaf, MSi, menegaskan bahwa kegiatan ini bertujuan mengumpulkan data dasar untuk memetakan kondisi perikanan tangkap budidaya dan kesiapan masyarakat dalam pengelolaan kolaboratif kawasan. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan, diskusi kelompok terpumpun (FGD), wawancara dengan nelayan, perangkat desa, serta pelaku usaha perikanan.

Baseline Survey juga menjadi tahapan penting dalam proses management unit selection, yaitu pemilihan unit pengelolaan yang paling sesuai berdasarkan karakteristik sosial, ekonomi, dan ekologis wilayah. Tahap ini penting karena konservasi tidak dapat dilepaskan dari realitas bahwa banyak masyarakat di pesisir Morotai hidup dari hasil laut, sehingga pengelolaan harus memastikan keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan perlindungan ekosistem.

Kolaborasi PUKAT Malut dan Blue Ventures: Menguatkan Pengelolaan Berbasis Masyarakat

Dalam kegiatan ini, PUKAT menegaskan posisinya sebagai lembaga riset independen yang menghubungkan perguruan tinggi, pemerintah, dan sektor swasta untuk menciptakan dampak inovasi bagi masyarakat.

Sementara itu, Blue Ventures dikenal sebagai organisasi konservasi yang menempatkan masyarakat di pusat solusi dan fokus mendukung komunitas pesisir untuk mempertahankan perikanan, mengelola ekosistem, dan memperkuat penghidupan berbasis laut.

Blue Ventures juga menekankan bahwa pendekatan community-based fisheries management merupakan strategi yang terbukti efektif, karena mendorong komunitas pesisir mengambil peran aktif dalam menentukan aturan, mengumpulkan data sederhana, serta menegakkan mekanisme pengelolaan secara adaptif.

Dengan demikian, kerja sama di Morotai ini tidak sekadar kegiatan pengumpulan data, tetapi merupakan bagian dari arah pembangunan perikanan yang lebih modern: menggabungkan pengetahuan, kearifan lokal, dan praktik konservasi berbasis masyarakat.

Harapan ke Depan: Nelayan Kuat, Kawasan Lestari

Ke depan, hasil Baseline Survey selama satu minggu ini diharapkan menjadi fondasi dalam penyusunan strategi pengelolaan KKD Pulau Rao–Tanjung Dehegila yang lebih terukur. Tantangan yang selama ini dihadapi nelayan, seperti keterbatasan sarana prasarana, akses permodalan, mutu pascapanen, dan akses pasar masih menjadi pekerjaan rumah, namun juga membuka ruang besar untuk intervensi program yang tepat sasaran.

Dengan data awal yang kuat, desa-desa seperti Waringin, Tiley Pantai, hingga Tutuhu berpeluang menjadi bagian dari model pengelolaan kawasan konservasi yang tidak hanya melindungi ekosistem, tetapi juga memperkuat ekonomi rumah tangga nelayan dan rantai nilai perikanan lokal.

Kolaborasi PUKAT dan Blue Ventures di Kecamatan Morotai Selatan Barat menjadi pesan penting bahwa konservasi modern bukan sekadar pembatasan, melainkan jalan menuju pengelolaan yang adil, ilmiah, dan berbasis kebutuhan masyarakat pesisir.

tandaseru.co
Editor